Pertama.id – Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta segera menerbitkan peraturan gubernur (pergub) terkait strategi pengendalian pencemaran udara (SPPU). SPPU merupakan grand design yang berisi upaya untuk menurunkan polusi udara di ibu kota yang kini makin tercemar.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan pergub SPPU tersebut bakal selesai dan diterbitkan pada bulan depan.
Penerbitan itu bertepatan dengan bulan terakhir Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Oktober insyaallah bisa kami selesaikan, sehingga bisa segera diterapkan dan jalankan strategi dalam SPPU ini,” ucap Asep di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/9) kemarin.
Bila pergub ini sudah diterbitkan, Pemprov DKI akan menyusun alokasi anggaran untuk mengendalikan pencemaran udara di ibu kota yang dimasukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023.
“Memang SPPU ini tidak terlepas dari alokasi anggaran. Sehingga semakin cepat kami menyelesaikan pergub SPPU, mudah-mudahan teralokasi anggaran untuk pelaksanaan untuk tahun 2023,” jelasnya.
Asep memerinci terdapat 75 rencana aksi yang akan menjadi panduan Pemprov DKI Jakarta hingga 2030.
Rencana aksi ini akan dilakukan untuk pengendalian pencemaran udara, juga pengurangan emisi pencemar udara dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak. Powered By
“Pengendalian pencemaran udara dari hulu ke hilir, mulai dari pengembangan dan revisi kebijakan hingga pengawasan dan penegakan hukum,” tambah Asep.
Sumber : JPNN
