Pertama.id – Demokrasi menjadi landasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk bekerja melayani masyarakat. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengungkap, dalam menjalankan roda pemerintahan mendampingi Ganjar Pranowo, langkah demokratis banyak dilakukan demi memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Taj Yasin saat memberikan pidato kunci dalam Rapat Kerja Penyusunan Background Study RPJPN 2025-2045 di Griya Persada Convention Hotel, Kabupaten Semarang, Kamis (28/07/2022). Dia menyampaikan bahwa forum kebijakan politik, hukum, dan keamanan Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam misi pertama dan kedua. Yakni membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran, guyub untuk menjaga NKRI, serta mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas ke pemerintahan kabupaten kota.
“Demokrasi menjadi hal utama dalam penjabaran misi kami tersebut, sebagaimana dikatakan dalam alinea ke empat UUD 1945 dan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD,” kata Taj Yasin.
Taj Yasin menilai tujuan demokrasi bukan hanya gegap gempita sebuah negara saja. Menurutnya, demokrasi memberikan jaminan bagi semua rakyat agar dapat hidup layak. Selain itu, lanjut dia, demokrasi juga menjamin masyarakat untuk dapat memilih keyakinan, berserikat, berpendapat, dan lain sebagainya selama tidak menyalahi undang-undang.
“Inilah kenapa kami di Jateng saya mendampingi mas Ganjar, membuka ruang demokrasi seluas luasnya. Kita buat kanal-kanal pengaduan, baik mulai melalui SMS 08112920200, atau telepon 0248441256 Juga banyak medsos, WA kami, masyarakat banyak yang tau nomor-nomor kami,” papar wagub.
Lebih jauh, Taj Yasin menjelaskan Pemprov Jateng membuat berbagai strategi untuk mewujudkan demokrasi yang nyata. Diantaranya adalah dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan komitmen, dan toleransi masyarakat terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul tanpa menggunakan kekerasan.
Kata dia, masyarakat di Jawa Tengah dipersilakan mengemukakan pendapat melalui demonstrasi. Namun, tandasnya, apabila ada masalah lebih baik didiskusikan. Taj Yasin mengungkap bahwa Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, juga kerap kali hadir di tengah masyarakat saat aksi demonstrasi untuk mengajak diskusi.
“Beberapa kali penyelesaian-penyelesaian kita ketahui bapak gubernur muncul di tengah-tengah demo naik ke truck. Juga kemarin yang sempat ramai di Purworejo, saya sempatkan tiba-tiba saya muncul di sana. Masyarakat belum kumpul, sampai mereka kumpul akhirnya mengetahui saya ada di sana. Kita berdiskusi apa yang dibutuhkan masyarakat dan alhamdulillah, saat ini bisa kita realisasikan pembangunan nasional. Itu dari bentuk kami, tidak ada sekat antara pemerintah dan masyarakat,”papar dia.
Menambahkan, Plt Deputi Polhukhankam Kementerian PPN/Bappenas, Slamet Soedarsono, mengatakan Bappenas memiliki tugas untuk menyusun rencana jangka panjang 20 tahunan. Kata dia, Indonesia saat ini berada pada rencana jangka panjang 2005-2025 yang sebentar lagi akan berakhir. Oleh sebab itu harus segera disusun background study untuk menyusun rencana jangka panjang.
“Periode pembangunan jangka panjang ini penuh tantangan menuju Indonesia Emas. Diantaranya kita membangun Ibu Kota Nusantara, itu didedikasikan untuk 2045. Oleh karena itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya diukur dari capaian 2024 saja, tapi pembangunan yang berdimensi jangka panjang,” kata Slamet.
Lebih jauh, Slamet menyampaikan apresiasi hasil pembangunan di Jawa Tengah. Dia mencatat sejumlah penghargaan yang patut menjadi kajian bersama. Menurutnya, di tengah kompleksitas penduduk, kepadatan jumlah, masyarakat, sumber daya alam, dan sebagainya, Jawa Tengah mencapai kemajuan capaian sebagai provinsi yang paling inovatif dalam innovative government award tahun 2020.
Dia menilai inovasi menjadi tidak sederhana karena dihadapkan pada realita-realita yang masyarakat dapat menilai secara kritis terkait dengan kemanfaatan langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, bukan hanya sebagai yang paling inovatif, namun juga soal keterbukaan informasi publik, serta predikat A dalam Sakip Award atas keberhasilan menerapkan e-budgeting, e-planning, yang terintegrasi.
“Ini pelajaran penting bagi nasional juga, hemat kami kita secara nasional tidak hanya belajar dari negara lain namun juga dari provinsi maupun kabupaten/kota yang lebih kuat di bidang pembangunan,” kata Slamet.
