Pertama.id – Lembaga filantropis Aksi Cepat Tanggap (ACT) tengah diterpa isu tak sedap seputar dugaan penyelewengan dana sosial oleh petingginya.
ACT sendiri memiliki beberapa kantor yang tersebar di berbagai daerah Indonesia dan rutin menggelar kegiatan.
Pada 2019 lalu ACT Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pernah berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyambut bulan suci Ramadan.
Pj Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengaku tak tahu menahu perihal kerja sama antara ACT DIY dan Pemkot Jogja pada masa kepemimpinan Haryadi Suyuti.
Untuk menjalin kerja sama, kata dia, Pemkot Yogyakarta memang tidak akan sembarangan memilih mitra.
“Kalau selektif (menjalin kerja sama) itu jelas,” kata Sumadi pada Kamis (7/7).
Langkah tersebut merupakan upaya Pemkot Yogyakarta meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ke depannya.
“Tidak ada kerja sama dengan pihak ACT saat ini,” tegas Sumadi.
Sebelumnya, Kementerian Sosial telah mencabut izin pengumpulan uang dan barang oleh ACT.
Pencabutan tersebut termaktub dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022.
Sumber : JPNN
