Pertama.id – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat penerima manfaat pada 2021. Pria yang akrab disapa Jokowi itu menginginkan bansos mulai disalurkan pada awal Januari 2021.
“Dalam rangka persiapan penyaluran bantuan sosial, pagi hari ini kita akan berbicara lagi, terutama ini untuk 2021,” kata Jokowi saat menggelar rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (29/12).
Pada APBN 2021, anggaran sebesar Rp 110 triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial.
Dari sejumlah anggaran tersebut, Jokowi memerinci, sebanyak Rp 45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp 200 ribu per bulan.
Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp 28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama empat triwulan. Selanjutnya, untuk bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp 12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp 300 ribu selama empat bulan.
“Kemudian program kartu prakerja Rp 10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama enam bulan ini Rp 3,78 triliun,” lanjutnya.
Jokowi menekankan bansos tersebut segera disalurkan di Januari. Dengan demikian, bansos diharapkan akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.
“Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko, tetapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Jokowi juga menginstruksikan jajarannya agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, selanjutnya diberikan dalam bentuk tunai melalui pos atau bank.
“Jadi jangan sampai mundur, Januari harus sudah bisa dimulai, karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan,” jelasnya.
Berikutnya, Jokowi meminta jajarannya memastikan bahwa bansos disalurkan dengan tepat sasaran. Jika diperlukan perbaikan data, pemerintah daerah harus dilibatkan.
“Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan data,” imbuhnya. Terakhir, Jokowi menegaskan jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun. Untuk itu, Jokowi memerintahkan jajarannya agar bansos dikirimkan langsung ke akun rekening penerima manfaat.
“Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan,” tandasnya.
Sumber : JPNN
