Pertama.id – Jepang berencana untuk memperluas status darurat yang saat ini hanya berlaku di Tokyo ke tujuh prefektur lain, serta memperpanjangnya hingga 12 September 2021. Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura mengatakan kepada panel penasehat, bahwa pemerintah berencana menambahkan tujuh prefektur ke dalam keadaan darurat, sehingga totalnya menjadi 13 wilayah. Perdana Menteri Yoshihide Suga diperkirakan akan membuat keputusan resmi Selasa (17/8/2021) malam.
Kantor Suga mengatakan akan mengadakan konferensi pers pada jam 9 malam untuk membahas situasi Virus Corona. “Sistem perawatan kesehatan berada dalam situasi yang sangat parah dan para ahli mengatakan itu mendekati tingkat bencana,” kata Nishimura kepada panel tersebut, dilansir Bloomberg, Selasa (17/8/2021). Langkah itu dilakukan ketika jumlah pasien di rumah sakit nasional melonjak ke tingkat lebih dari dua kali lipat sebelumnya, dan kasus-kasus parah juga naik ke rekor, memberi tekanan pada sistem perawatan kesehatan. Pemerintah sebelumnya telah merencanakan untuk mencabut tindakan itu pada 31 Agustus. Perpanjangan darurat akan mencakup penyelenggaraan Paralimpiade di Ibu Kota dari 24 Agustus hingga 5 September. Ketika Jepang mencapai level tertinggi baru pada jumlah infeksi, Suga telah kehilangan dukungan atas penanganannya terhadap pandemi. Kejatuhan itu terjadi saat ia menuju ke pemilihan kepemimpinan partai yang berkuasa yang diperkirakan pada akhir September, dan pemilihan umum yang harus diadakan dalam tiga bulan ke depan. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Kyodo News 14-16 Agustus menemukan dukungan untuk kabinet Suga sebesar 31 persen, turun lebih dari 4 poin persentase sejak survei sebelumnya pada Juli, dan terendah sejak ia menjabat pada September tahun lalu. Hampir 80 persen responden mengatakan mereka khawatir apakah akan ada cukup tempat tidur rumah sakit untuk pasien Covid-19. Keadaan darurat Jepang, yang memiliki sedikit aturan hukum, menjadi kurang efektif dalam mengubah perilaku orang dari waktu ke waktu. Banyak bar dan restoran mengabaikan instruksi untuk tutup lebih awal dan berhenti menyajikan alkohol, meskipun ada ancaman denda. Tidak ada hukuman bagi individu yang tidak mematuhi instruksi untuk menghindari acara yang tidak perlu.
Suga telah menolak gagasan untuk memberlakukan penguncian wajib, dengan mengatakan itu tidak akan diterima di Jepang. Dia mengandalkan peluncuran vaksin negara itu untuk memperbaiki situasi. Lebih dari 37 persen dari populasi telah divaksinasi penuh. Di antara negara-negara G7, tingkat vaksinasi Jepang merupakan yang paling rendah, dimana rata-rata 51 persen dari populasi negara anggota telah disuntik penuh. Penyebaran varian delta, telah menyebabkan lonjakan baru dalam kasus-kasus serius, bahkan di negara-negara seperti Israel yang telah memvaksinasi mayoritas penduduknya.
Sumber : Bisnis.com
