Pertama.id-Ulama dan Kiai pengasuh pondok pesantren (Ponpes) di Jawa Tengah diminta untuk membuat forum-forum kecil terbatas.
Permintaan tersebut diusulkan oleh KH Mustofa Bisri atau Gus Mus dan Gubernur Ganjar Pranowo untuk mencari solusi terbaik dalam penanganan Covid-19 di lingkungan ponpes.
Usulan tersebut disampaikan keduanya saat menjadi narasumber dalam acara Sarasehan Hari Santri dengan materi “Penanganan Covid-19 di Pondok Pesantren” yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenag secara daring.
Menurut Gus Mus, dibutuhkan kesadaran bersama untuk saling menjaga agar persoalan Covid-19 di lingkungan pesantren tidak semakin meluas. Misalnya mengenai kesadaran memakai masker, selain melindungi diri sendiri juga melindungi orang lain.
“Saya sendiri sudah ke mana-mana dan bicara soal ini. Misal, mereka yang belum mudeng soal pandemi ini, sekarang diajak bareng-bareng. Di sanalah kami adakan pertemuan dengan para Kiai. Mereka kita ajak bicara, baiknya bagaimana,” katanya.
Selain itu, lanjut Gus Mus, pandemi ini justru menjadi pengingat pada kebiasaan-kebiasaan yang dulu banyak ditinggalkan. Sekarang pesantren-pesantren dan Umaro bisa bersilaturahmi melalui daring. Bahkan banyak pesantren-pesantren yang bisa berbuat seperti ini.
“Bisa daring dan menghadirkan banyak kiai untuk berbicara, dan nanti santri-santri yang mengatur teknisnya. Pesantren bdna Umaro bisa bersilaturahmi. Demikian nanti budaya rembugan dan musyawarah yang sering ditinggalkan bisa kita kembalikan di era new normal ini,” ungkapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sangat mendukung usulan agar para Kiai dan ulama bisa menggelar pertemuan-pertemuan. Ganjar bahkan siap untuk berkeliling ke enam eks karisidenan atau titik-titik tertentu sebagai ikhtiar untuk berkomunikasi, bertanya, dan mendengar, dengan cara dan perlakuan yang mungkin berbeda.
“Apa yang disampaikan Gus Mus tadi musti ditindak lanjuti, musyawarah, kami jalan. Nanti keliling kemudian mencatat dan memetakan sehingga potensi rawan dapat diketahui dan bisa ditindaklanjuti,” katanya.
Ganjar menyampaikan apabila memang ada ponpes yang musti di-back up, baik secara teknis maupun material, pemerintah menyiapkan jaring pengaman khusus.
“Kalaulah ada ponpes yang mesti kami back up untuk melakukan tindakan mengganti dari yang sifatnya tatap muka menjadi daring. Kalau ada yang harus dibantu secara material, saya sampaikan ke pemerintah pusat bahwa daerah harus menyiapkan,” ungkapnya.
Sumber : JPNN
