Pertama.id-Wakil Ketua Komisi XI DPR Eriko Sotarduga sangat menyesalkan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang telah dialokasikan Rp 695,2 triliun tahun ini masih rendah. Ia mengatakan kalau semua program PEN berjalan dengan baik, maka pihaknya optimistis pertumbuhan ekonomi 2020 akan membaik setidaknya seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam proyeksinya yakni -1,1 persen sampai 0,2 persen.
“Saya sudah tanya Bu Menteri ke kalangan profesional bahwa kalau bansos dan lain-lain tersalur resmi dengan baik itu masih minus 0,8 persen, tetapi kalau semua berjalan baik PEN ini, kami optimistis seperti yang ibu sampaikan tadi paling tidak nol,” kata Eriko. Hal ini diungkap Eriko dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/9).
Eriko menegaskan Komisi XI DPR sebenarnya sangat optimistis, hanya saja dia mempertanyakan bagaimana dengan yang pihak kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang menyelenggarakan dan melaksanakan PEN itu. Menurut Eriko, komisinya siap mencari di mana letak permasalahannya.
Apakah karena yang melaksanakan ini tidak serius, takut bermasalah dengan hukum, persoalan rumitnya birokrasi, data BPS yang tidak tepat, atau sumber daya manusia yang melaksanakannya tidak mampu. “Ini yang memang harus diselesaikan. Kami, Komisi XI DPR siap, ada di mana persoalannya,” kata Eriko.
Ia menjelaskan percuma saja misalnya OJK melakukan relaksasi dan kemudahan-kemudahan, tetapi hanya untuk merestrukturisasi dan tidak digunakan untuk menggerakkan perekonomian.
“Terus bagaimana? So what gitu loh. Repot urusan kayak gini. Sepuluh kali rapat tidak ada gunanya kalau yang melaksanakan tidak bisa,” kata politikus PDI Perjuangan itu. Karena itu, Eriko menegaskan bahwa persoalan yang menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran PEN ini harus diungkap.
Legislator dari Dapil II DKI Jakarta ini meminta mulai dari Menkeu Sri Mulyani, OJK, BPS, BI, menyampaikan kepada presiden mengenai apa akar masalah dari semua ini. “Di mana letak kekurangannya sebenarnya Bu Menteri sudah sounding. Sekarang apa adanya saja, tidak usah dijawab di depan kami, tetapi langsung ke Bapak Presiden di mana persoalannya,” kata Eriko.
Seperti diketahui, Eriko mengungkap anggaran PEN Rp 695,2 triliun baru terserap 30 persen, sementara 2020 tinggal empat bulan lagi. “Bagaimana mau memakai yang 70 persen dari Rp 695 triliun dalam empat bulan? Ingat, yang susah itu mencari uang, susah sekali,” tandas Eriko. (JPNN/Red)
