Pertama.id-Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI), M Ramli Rahim, mengatakan guru-guru honorer di Indonesia sudah tertipu dengan janji-janji pemerintah.
Dahulu honorer K2 dijanjikan menjadi PNS tetapi kemudian dengan alasan kompetensi yang kurang, mereka tidak terakomodir.
Kemudian dialihkan ke sistem PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Sudah dijalankan seleksinya bahkan dinyatakan lulus tetapi hingga kini Perpres pun belum juga terbit sehingga para PPPK ini belum mendapatkan NIP.
“Kami minta pemerintah mempertegas status guru Indonesia. IGI juga mendesak pemerintah untuk menghentikan sistem honorer yang tidak punya dasar hukum dan tidak punya kejelasan pemerintah. Tidak boleh membiarkan ruang-ruang kelas yang sesungguhnya menjadi milik pemerintah diisi oleh guru guru honorer yang statusnya tidak jelas, honornya pun membuat guru jadi terhina,” tutur Ramli kepada JPNN.com, Sabtu (23/11).
Dia menilai, pemerintah seolah menikmati mempekerjakan guru dengan upah murah dan menempatkannya dalam posisi terhina.
Sedihnya, mereka tetap bertahan menjadi tenaga pendidik meskipun dengan pendapatan yang sangat minim seolah guru adalah profesi yang tidak penting di negeri ini.
“Bagaimana mutu pendidikan meningkat kalau guru-gurunya tidak sejahtera. Mereka pasti akan fokus cari tambahan untuk membiayai keluarganya. Intinya sejahterakan dulu guru baru mutu pendidikan bisa meningkat,” tandasnya. (esy/jpnn)
