Ustad Bachtiar Nasir Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan TPPU

0
24

 aksi bela islam 212

Pertama.id – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Ustad Bachtiar Nasir (UBN) sebagai tersangka. Bachtiar Nasir diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Wakil Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Daniel Tahi Monang membenarkan hal ini. UBN diduga terlibat pengalihan aset Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS).

“Ya, sudah (ditetapkan tersangka) kasus YKUS,” kata Daniel saat dikonfirmasi, Selasa (7/5).

Polisi juga telah menjadwalkan pemanggilan terhadap UBN pada 8 Mei 2019. Hal itu tertuang dalam surat pemanggilan bernomor MPgl/212/v/Res2.3/2019 Dittipideksus Bareskrim Polri.

“Sudah dikirim surat panggilannya,” tambah Daniel.

Berdasarkan surat pemanggilan tersebut, Bachtiar diminta memenuhi panggilan pukul 10.00 WIB. Surat panggilan itu ditandatangani Dirtipideksus Brigjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho.

“Sudah lama, itu kasus lama. Kasus yang 2017 itu,” tutur Daniel.

Sementara itu, melalui pengacaranya, yakni Kapitra Ampera, Bachtiar menyampaikan akan memenuhi panggilan tersebut. “Insya Allah saya akan hadir,” ucap Kapitra menyampaikan pesan Bachtiar, dihubungi JawaPos.com, Selasa (7/5).

Dalam kasus ini, polisi juga telah menetapkan satu orang tersangka bernama Islahudin Akbar. Polisi menduga ada aliran dana dari Bachtiar untuk perjalanan ke Turki. Padahal YKUS didirikan untuk mengumpulkan donasi bagi Aksi Bela Islam 411 dan 212.

Dalam surat yang beredar itu, Bachtiar disangka melanggar Pasal 70 juncto Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

sumber : jawapos

LEAVE A REPLY