Pertama.id – Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin mengatakan telah melayangkan nota protes diplomatik atas pengesahan undang-undang China yang mengizinkan penjaga pantainya untuk menembaki kapal-kapal asing.
Locsin menyebut undang-undang tersebut sebagai ancaman perang.
“Setelah berpikir, saya melayangkan protes diplomatik,” kata Menlu Locsin di Twitter, Rabu (27/1).
Pekan lalu, China mengesahkan UU yang mengizinkan penjaga pantainya menggunakan semua cara yang diperlukan untuk menghentikan atau mencegah ancaman dari kapal asing.
Cara yang dimaksud termasuk menghancurkan bangunan negara lain yang didirikan di atas terumbu karang yang diklaim China.
“Walau memberlakukan hukum adalah hak prerogatif kedaulatan (China), tetapi mengingat area yang terlibat, yakni Laut China Selatan yang bebas, hukum itu merupakan ancaman perang verbal kepada negara mana pun yang menentangnya. Dan jika tidak ditentang, maka kami otomatis tunduk kepada UU itu,” Locsin menjelaskan.
Kedutaan Besar China di Manila belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
UU yang disahkan pekan lalu itu dan mengizinkan penjaga pantai untuk naik dan memeriksa kapal asing di perairan yang dianggap sebagai China wilayahnya, dapat menimbulkan masalah mengingat cakupan klaim teritorial Beijing di Laut China Selatan.
Klaim China atas 90 persen jalur perairan yang penting secara strategis dibatalkan oleh pengadilan arbitrase internasional pada 2016, tetapi China tidak mengakui putusan itu.
China mempertahankan keberadaan penjaga pantai di ratusan kilometer dari daratannya, dekat pulau yang disengketakan dan sering kali di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tetangganya.
Beberapa negara tetangga menuduh kapal-kapal penjaga tersebut berperilaku agresif, seperti mengganggu aktivitas penangkapan ikan dan eksplorasi energi.
Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei juga bersaing dengan China menyangkut klaim di Laut China Selatan.
Protes Filipina terjadi beberapa hari setelah sekutunya, Amerika Serikat, mengirim kelompok kapal induk melalui jalur perairan tersebut untuk mempromosikan kebebasan laut.
China pada Selasa (26/1) mengatakan akan mengadakan latihan militer sendiri minggu ini.
Sehari sebelumnya, juru bicara Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan Filipina berharap tidak ada negara yang akan melakukan apa pun untuk meningkatkan ketegangan.
Sumber : JPNN
