Pertama.id-Permasalahan di Xinjiang, Tiongkok, ibarat benang kusut yang belum terurai. Rabu (10/7) duta besar PBB dari 22 negara menandatangani pernyataan bersama. Isinya, meminta pemerintah Tiongkok berhenti menangkap warga Uighur dan memasukkannya ke kamp detensi.
Surat yang diserahkan ke Dewan HAM PBB (UNHRC) itu, antara lain, ditandatangani Australia, Kanada, Jepang, dan Selandia Baru.
Kamis (11/7) Tiongkok membantah tudingan itu. Mereka menyebut pernyataan 22 negara tersebut sebagai masalah HAM yang dipolitisasi.
“Itu adalah serangan, fitnah, dan tudingan yang tidak beralasan kepada Tiongkok,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang seperti dikutip Agence France-Presse.
Tiongkok mulai terbuka tentang adanya kamp di Xinjiang. Sejak Oktober tahun lalu, pemerintah setempat telah menggelar tur untuk para diplomat dan media.
Profesor Philip K. Widjaja dari Badan Penyelenggara Universitas Ma Chung mengungkapkan bahwa rombongan dari Indonesia sudah tiga kali diundang ke Xinjiang. Dia ikut di salah satu rombongan.
“Apa yang saya lihat di sana adalah isu ini terlalu dibesar-besarkan,” terang Widjaja dalam acara konferensi pers Zhenghe International Forum Ke-5, Jumat (12/7) di UIN Sunan Ampel, Surabaya.
