PSI Dukung Pungutan Ekspor Sawit Dihapus demi Kurs Rupiah

0
132

Pertama.id-Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung penghapusan sementara pungutan ekspor komoditas kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Pasalnya, langkah ini dapat memperkuat ekspor dan memperkuat mata uang rupiah sebab dapat memasukan devisa dari sektor nonmigas.

“PSI mendukung segala upaya menstabilkan rupiah, termasuk penghapusan sementara pungutan sawit,” ujar Juru Bicara PSI Rizal Calvary Marimbo di Jakarta, Kamis (13/9).

Rizal mengatakan, saat ini pemerintah perlu memperkuat insentif kepada dunia usaha yang berorientasi ekspor, guna meningkatkan masuknya devisa ke dalam negeri.

Sebagaimana diketahui, selama ini pungutan ekspor minyak sawit dikenakan sekitar US$ 50 per ton. Sedangkan produk turunan minyak sawit dikenakan sebesar US$ 30 per ton.

“Kita melihat harga sawit juga terus melemah. Banyak hambatannya di Uni Eropa. Padahal selama ini industri ini jadi penyumbang terbesar devisa negara. Jadi kita melihat dunia usaha butuh dukungan dengan insentif berupa penghapusan pungutan-pungutan,” ucap Rizal.

Rizal mengatakan, penghapusan ini hanya bersifat sementara, menunggu penguatan dan stabilitas rupiah. Sampai dengan 2018, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menargetkan dana pungutan ekspor kelapa sawit sebesar mencapai Rp 13 triliun.

Sebanyak 70 persen dana tersebut akan digunakan untuk pemberian insentif produksi biodiesel. Pada 2017, dana pungutan yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 14,2 triliun.

“Dalam jangka panjang, PSI berpandangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mengkaji untuk merevisi Undang-Undang No 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar,” tuturnya.

“Kemungkinan untuk merevisi UU Lalin Devisa perlu dipertimbangkan oleh parlemen dalam jangka panjang ke depan. Kalau PSI dipercayakan rakyat duduk di sana, akan kita kaji dan dorong ke sana,” ujar Rizal.

Rizal mengatakan, pemerintah membutuhkan stabilitas nilai tukar dalam mendorong investasi ke sektor ril di dalam negeri. Pasalnya, fluktuasi nilai tukar kerap mempersulit dunia usaha dalam menyusun rencana anggaran investasi, modal kerja, atau proyeksi bisnis.

”Bagi iklim investasi, instabilitas ini kurang baik juga, rencana bisa berubah-ubah proyeksinya. Costing dan pricing berubah-ubah,” pungkas dia. (dil/jpnn)

LEAVE A REPLY