Pertama.id, JAKARTA – Koordinator Wilayah Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara Said Amir mendesak pemerintah untuk menunda pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Alasannya, pengadaan PPPK tahap pertama ini bermasalah karena daerah tidak siap.
“Atas nama honorer K2 se-Maluku Utara kami meminta kepada MenPAN-RB, Mendikbud, BKN agar menunda rekrutmen PPPK setelah Pilpres. Sebab, kebijakan PPPK hanya memperkeruh suasana,” kata Said kepada JPNN, Sabtu (9/2).
Dia menyebutkan, daerah saat ini terbebani anggarannya dengan pengadaan PPPK tahap satu. Mengingat pengadaan tahap satu ini terkesan terburu-buru.
“Daerah enggak siap rekrut bulan Februari. Normalnya kan rekrutmennya Oktober, ini kok dipaksakan awal tahun. Jadinya semuanya serba kesusu,” kata Said.
Bila dilaksanakan pascapilpres, lanjutnya, semua honorer K2 akan terakomodir. Tidak seperti sekarang hanya tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh pertanian.
“Rekrutmen CPNS sudah diskriminatif, kok PPPK juga gitu. Saat pertemuan antara Presiden Jokowi dan penyuluh pertanian, mereka juga menuntut PNS, bukan PPPK. Padahal penyuluh itu diangkat di atas 2005. Apalagi kami yang honorer K2, yang mengabdi jauh lebih lama,” tuturnya.
Ditegaskan juga bahwa tuntutan honorer K2 adalah diangkat menjadi PNS, bukan PPPK. Penyelesaian honorer K2 dengan PPPK bukan solusi tapi justru menambah ruwetnya masalah. Belum ada juknis pengadaan PPPK malah sudah dibuka pendaftarannya.
“Kami mohon pemerintah dengar keluhan rakyat karena kami yakin suara rakyat itu sangat berarti. Jangan jadikan kebutuhan yang memaksakan kehendak menjadi sebuah kepentingan. Akhirnya rakyat yang jadi sengsara dan tidak menikmati hidup yang berarti untuk masa depan anak cucu kami,” paparnya. (esy/jpnn)
Sumber : JPNN
