Pak Basuki Bantah Tarif Tol di Indonesia Paling Mahal di Asia Tenggara

0
115

Pak Basuki Bantah Tarif Tol di Indonesia Paling Mahal di Asia Tenggara - JPNN.COM

Pertama.id, JAKARTA – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membantah bahwa tarif tol di Indonesia paling mahal di Asia Tenggara, seperti omongan yang ramai belakangan ini.

Basuki meminta publik untuk mengukur besaran tarif jalan tol berdasarkan tahun investasi. “Benar tarif tol di Malaysia lebih murah. Namun, itu dibangun tahun berapa?” ujarnya selepas pertemuan dengan kepala-kepala Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di kantor PUPR, Selasa (12/2).

Menteri yang jago menggebuk drum itu mencontohkan Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang diresmikan tahun 1984. Tarifnya hingga saat ini adalah Rp. 200/kilometer.  Contoh lain adalah Jalan Tol Jagorawi yang lebih tua bertarif Rp. 100 per Kilometer. “Kalau dibandingkan dengan tol baru seperti Batang-Semarang yang Rp. 1.500 (per kilometer,Red) tentu lebih mahal,” jelasnya.

Saat ini, kata Basuki, PUPR bersama BUJT pengelola tol dan Asosiasi Tol Indonesia (ATI) tengah melakukan rembuk bersama untuk mencari solusi terbaik. Ada beberapa opsi yang dipertimbangkan. Bisa dengan memperpanjang masa konsesi Jalan Tol untuk BUJT, bisa dengan memberi insentif dengan salah satu dari dua cara, yakni pemberian subsidi tarif langsung oleh negara, ataupun insentif pajak.

“Nanti opsi terbaik dicari yang mana. Kalau mau diturunkan berapa, terus kompensasinya apa. Mudah-mudahan dalam satu atau dua hari ini ketemu (solusi,Red) baru saya laporkan ke Presiden,” kata Basuki.

Dia mengungkapkan, sebenarnya banyak pertimbangan ketika pemerintah memutuskan untuk menurunkan tarif. Jika arus kendaraan masuk ke jalan tol kemudian jalur nasional menjadi sepi maka juga akan ada protes dari para pedagang.

Kemudian faktor pembagian moda transportasi. Jika diturunkan terlalu banyak, maka dikhawatirkan 95 persen kendaraan logistik akan tumpah ke Jalan raya. Padahal, pemerintah berharap angkutan logistik lebih memanfaatkan kapal laut dan kereta api. Pertimbangan lain adalah maraknya truk over dimension and over load (ODOL). “Karena kalau masuk tol kan dia nggak bisa cepet. Jadi mending lewat jalan nasional saja,” ujar Basuki.

Sebagai BUJT terbesar, Direktur Operasi II PT Jasa Marga Subakti Syukur mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan pada kebijakan pemerintah, meskipun nantinya tentu ada dampak dalam sisi pegusahaan jalan tol.

Berdasarkan yang tertera dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Jalan-jalan tol baru harus menerapkan tarif diatas Rp. 1.000 per kilometer jika BUJT pengelola ingin investasi kembali tepat waktu. “Tapi oleh pemerintah itu paling tinggi Rp 1.000 per kilometer PPJT-nya. Padahal di PPJT-nya itu lebih dari Rp 1.000 per km,” kata Subakti.

Dia mencontohkan Jalan Tol Semarang-Batang yang berdasarkan perhitungan investasinya harus bertarif Rp 1.500 per kilometer. Tapi PT Jasa Marga menetapkan Rp. 1.000 per kilometer (untuk golongan 1). ”Itu artinya pemakai jalan sudah diuntungkan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Aptrindo Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman menegaskan bahwa jika mempertimbangkan biaya pengiriman logistik, melewati tol Trans Jawa disebut bukan opsi yang visibel bagi pengusaha. Mengambil contoh rute Jakarta-Surabaya, Kyatmaja menyebutkan bahwa pengemudi truk harus mengeluarkan biaya ekstra sekitar Rp 1,3 juta.

Hal tersebut dinilai tak sebanding meski tol mampu memangkas waktu kirim secara signifikan. ”Kalau lewat bawah (bukan jalan tol, red) Jakarta-Surabaya itu sekitar 36 jam, jika lewat tol memang bisa jadi sekitar 13 jam, tapi tambahan Rp 1,3 juta di komponen biaya kami itu kami belum ketemu hitungannya,” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos, tadi malam (12/2).

Menurut Kyatmaja, untuk membuat pengusaha truk mau melewati jalan tol, maka formulasi tarif harus dikaji ulang. ”Kami minta diskon 50 persen,” tegasnya. Untuk saat ini, lanjut Kyatmaja, harga yang ideal yang masih masuk dalam hitungan pengusaha adalah diskon 50 persen dari tarif normal sekitar total Rp 1,3 juta (Jakarta-Surabaya). (tau/agf/wan)

Sumber : JPNN

LEAVE A REPLY