OSS Butuh Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

0
22

Pertama.id-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersiap meluncurkan model baru Online Single Submission (OSS).

Sejak 2 Januari 2019 lalu, OSS beralih dari Kemenko Perekonomian ke BKPM. Namun, dalam praktiknya, masih perlu ada harmonisasi serta sinkronisasi OSS yang diterapkan antara pemerintah pusat dan pemda.

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menyatakan, penerapan OSS sebetulnya simpel.

OSS bisa diakses di mana pun dan kapan pun selama calon investor memiliki konektivitas internet yang memadai.

Akan tetapi, koordinasi teknis dengan pemda masih kurang sehingga perlu pembaruan terhadap sistem OSS, baik dari software maupun platformnya.

’’Itu yang jadi fokus perhatian fase OSS berikutnya. Jadi, lebih memfasilitasi harmonisasi proyek investasi antar kementerian/lembaga (K/L) dan pemda,’’ ujar Thomas, Selasa (5/3).

Pekan depan BKPM juga sekaligus menyelenggarakan rakornas bersama 560 badan penanaman modal (BPM) di daerah.

Presiden Jokowi direncanakan ikut hadir dalam rakornas tersebut. Thomas berharap OSS semakin diminati calon investor.

Sejak kali pertama diluncurkan pada 9 Juli 2018, hingga Desember 2018, sistem OSS menerima 225.965 registrasi akun dengan 181.374 aktivasi, mengeluarkan 161.327 nomor induk usaha (NIB), serta menerbitkan 173.310 izin usaha dan 88.975 izin komersial/operasional.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Edy Putra Irawady menambahkan, pihaknya akan memadukan OSS dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Harmonisasi kedua layanan tersebut dilakukan agar investasi di Batam semakin mudah.

Edy menyatakan, hal itu sudah dibicarakan dengan pemerintah pusat dan tinggal menunggu waktu untuk segera diresmikan.

Dalam praktiknya, PTSP di BP Batam akan sekaligus memberikan izin penggunaan tanah dan izin lokasi di kawasan industri yang dituju.

Selain itu, akan ditambahkan fasilitas yang menarik investor seperti tax holiday, tax allowance, dan free trade zone (FTZ). (rin/c22/oki)

LEAVE A REPLY