Pertama.id-Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memanfaatkan masa reses untuk turun ke daerah pemilihannya di Probolinggo, Jawa Timur. Rabu (8/8), legislator Partai Golkar itu berdialog dengan ratusan kepala desa dan lurah di kantor bupati Probolinggo guna mendiskusikan persoalan dana desa.
Misbakhun bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar workshop bertema Evaluasi Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes. Pesertanya adalah 325 kepala desa, lima lurah dan 24 camat se-Kabupaten Probolinggo yang menghadiri workshop itu.
“Kepala desa harus memahami bagaimana sistem pelaporan, sistem akuntabilitas dan bagaimana mereka menyusun rancangan anggaran dengan baik,” kata Misbakhun di hadapan ratusan kades.
Wakil rakyat asal Pasuruan itu menambahkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini menempatkan pembangunan desa sebagai prioritas. Tujuannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun saat menjadi pembicara pada workshop tentang dana desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (8/8).
Menurut Misbakhun, pemerintahan Presiden Jokowi punya komitmen tinggi dan konsisten dalam menerapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Buktinya, jumlah alokasi dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun.
Misbakhun lantas memerinci peningkatan dana desa dari tahun ke tahun. Pada 2015, alokasi dana desa mencapai Rp 20,7 triliun.
Jumlahnya lantas naik pada 2016 menjadi Rp 46,98 triliun. “Tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun, dan tahun 2018 lebih kurang Rp 61 triliun,” kata politikus yang dikenal gigih membela kebijakan Presiden Jokowi itu.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu pun berjanji untuk terus memperjuangkan penambahan alokasi dana desa, terutama bagi daerah pemilihannya di Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo. Misbakhun mengaku sudah menyampaikan hal itu secara langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Waktu bertemu Bu Menkeu, saya sampaikan bahwa dana desa khusus untuk dapil Jatim II bisa ditambah. Tugas saya bagaimana dana desa meningkat di daerah pemilihan saya,” tegasnya.(aen/jpg/jpnn)
