Masyarakat Tidak Perlu Ambil Bagian Saat Aksi 22 Mei

0
44

Pertama.id-Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Gerard Plate mengatakan aksi demonstrasi yang dilakukan saat penetapan rekapitulasi Pemilu 2019 oleh Komis Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 besok harus bertanggung jawab. Sebab, kata dia, jika tidak bertanggung jawab maka aksi itu akan memiliki implikasi hukum.

“Jadi harus hati-hati,” tegas Johnny di gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin itu yakin aparat Polri dan TNI sudah berusaha mengawal dan menjaga supaya situasi nasional pada 22 Mei itu berlangsung aman.

“Kami juga melihat masyarakat tidak perlu mengambil bagian kok di dalam aksi-aksi yang cenderung tidak meletakkan konstitusi pemilu itu sebagai acuan penyelesaian apabila ada ketidakpuasan,” paparnya.

Johnny menegaskan, situasi Indonesia aman-aman saja. Pemilu serentak yang menggabungan pemilihan presiden dan legislatif yang baru pertama kali digelar pada 2019 ini juga berlangsung baik. Bahkan, ujar dia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hari ini juga menyampaikan tidak ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

“Karena itu marilah kita mempersiapkan diri untuk memberikan apresiasi penghargaan kepada seluruh komponen bangsa bahwa pemilu dan demokrasi kita berjalan dengan baik. Tunggulah siapa yang akan ditentukan menjadi pemenang pilpres, pemenang pileg baik DPR maupun DPRD, dan DPD seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya, Inisiator Gerakan Satu Bangsa, Stefanus Asat Gusma mengimbau masyarakat Indonesia tidak terprovokasi ajakan dan hasutan tokoh dan aktor politik untuk terlibat dalam aksi people power yang bertujuan mendelegitimasi proses dan hasil pemilu serentak 2019.

Menurut Gusma, pengumuman hasil pesta demokrasi pada 22 Mei seharusnya disambut dengan sukacita atas terpilihnya presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat untuk lima tahun ke depan.

“Gerakan penggalangan massa untuk mendelegitimasi KPU, Bawaslu dan MK serta menolak hasil Pemilu tidak boleh dipandang sebagai gerakan menegakkan demokrasi rakyat, tetapi lebih merupakan gerakan politik syahwat kekuasaan yang merongrong kewibawaan negara dan mengancam eksistensi NKRI sebagai negara hukum,” tegas Stefanus Asat Gusma didampingi Dicky Ricardo Gulto dan Ronald Da Gomez dalam pernyataan persnya di Jakarta, Minggu (19/5).(boy/jpnn)

LEAVE A REPLY