Pertama.id-Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melakukan restrukturisasi pada tingkat Tim Pelaksananya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir menilai dengan komposisi yang baru itu, KKIP harus lebih melibatkan sektor swasta dalam industri pertahanan (Indhan) dalam negeri.
“Anggaran yang tidak sedikit sehingga perlu melibatkan swasta agar tidak membebani anggaran APBN,” kata Inas di Jakarta, Jumat (19/10).
Dia mengatakan ada tujuh program prioritas industri pertahanan yaitu propelan, roket, rudal, medium tank, radar, kapal selam dan pesawat tempur.
Semua itu, menurut dia, seharusnya melibatkan riset di perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan industri pertahanan agar memajukan keterampilan dalam inovasi teknologi.
“Konsekuensinya adalah anggaran yang tidak sedikit, sehingga perlu melibatkan swasta agar tidak membebani anggaran APBN,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi menilai struktur Tim Pelaksana KKIP terdapat orang-orang yang punya rekam jejak bagus dan kompeten seperti Marsdya TNI (Purn) Ismono Wijayanto sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP, Letjen TNI M. Thamrin sebagai Wakil Ketua I Tim Pelaksana KKIP, dan Connie Rahakundini sebagai Staf Ahli KKIP bidang Korporasi.
Dia berharap dengan komposisi tersebut harapannya agar Indhan menjadi semakin transparan dan akuntabilitasnya terjaga dengan baik.
“Masuknya Dr Connie sebagai pengamat militer juga artinya mengakomodir masukan akademisi, dan formasi lain baik sipil atau industri seperti Achmad Muchtarsyah dan unsur kepolisian Irjen Eko hadi, memperkaya keragaman perspekif dalam membangun peta jalan industri pertahanan nasional,” katanya.
Menurut dia, dalam komposisi tersebut terdapat perwakilan indhan swasta seperti Mayjen TNI (Pur) Jan Pieter Ate yang merupakan Sekretaris Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional dan Achmad Muchtasyar yang merupakan Direktur PT Daya Radar Utama.
Bobby meminta keterlibatan swasta dalam KKIP harus bisa dimanfaatkan untuk pengembangan indhan dalam negeri khususnya dengan sumber daya yang dimiliki sektor swasta.
“Semoga formasi ini bisa segera diterima Presiden, agar langsung bekerja efektif, menyelesaikan program MEF sampai fase ke 3 tahun 2019-2024,” ujarnya.(fri/jpnn)
