Pertama.id-Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, masyarakat jangan pesimistis dan masa bodoh dalam menggunakan hak politiknya. Masyarakat didorong untuk memilih pemimpin yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
“Tidak bertanggung jawab kalau kita tidak mau tahu urusan politik,” ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan saat memberi sambutan dalam acara Kongres I Pemuda Agama Khonghucu Indonesia (PAKIN), di Hotel Balairung, Jakarta, Selasa (11/9/2018).
Menurut Zulkifli, bangsa ini didirikan oleh kaum muda terdidik. Disebut kaum muda terdidik itu mulai bergerak dari tahun 1908, 1928, dan 1945.
Pada ahun 1945 pendiri bangsa sudah membicangkan dasar-dasar negara.
“Mereka berasal dari berbagai golongan dan asal-usul yang berbeda-beda,” ujarnya.
Pada masa itu, menurut Zulkifli para pendiri bangsa sudah berbicara demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Apa yang dipikirkan itu tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Jadi kalau kita mempermasalahkan perbedaan dan asal-usul berarti kita kembali ke masa lalu,” ungkapnya.
Ketika Indonesia di tahun 1945 sudah membincangkan demokrasi, keadilan, dan kesetaraan, dua puluh tahun kemudian banyak negara yang membincangkan hal-hal yang demikian.
“Jadi kita lebih dahulu memikirkan demokrasi dibanding dengan negara lain”, paparnya.
Pria asal Lampung itu menyesalkan bila saat ini ada masyarakat atau salah satu kelompok yang bersikap irasional. Menurutnya, bangsa ini memang beragam dan majemuk.
“Nah dalam kondisi yang demikian, kita berharap bila ada masalah harus dimusyawarahkan,” tegasnya.
Menurutnya, negara ini lahir berdasarkan kesepakatan. Pancasila dan UUD harus jadi pegangan.
“Pancasila harus menjadi perilaku,” ajaknya.
Perilaku yang sesuai Pancasila menurut mantan Menteri Kehutanan itu adalah perilaku yang disinari cahaya illahi. “Bukan perilaku yang menghujat,” ungkapnya.
Pria yang akrab dipanggil Bang Zul itu mengatakan, di antara kita ada yang beda suku dan agama. “Namun kita satu saudara dalam kebangsaan,” tuturnya.
Bangsa ini bukan milik satu golongan. Dalam perbedaan inilah diharap penguasa adil dalam hukum. “Kalau hukum tak adil pasti akan memunculkan aksi reaksi,” ungkapnya.
Untuk itu, dirinya menegaskan kekuasaan yang ada harus melayani masyarakat secara adil. “Tak boleh ada masyarakat yang kelaparan,” katanya.
Ia mengingatkan jangan sampai jabatan yang ada digunakan sebagai jalan pintas untuk menumpuk kekayaan. Pejabat diharap mematuhi apa yang telah disumpahkan saat hendak memangku kekuasaan.
“Dalam sumpah jabatan, ia harus taat pada dasar negara dan konstitusi,” tegasnya.
Di akhir sambutan, Zulkifli Hasan mengajak PAKIN untuk ikut memberi sumbang saran demi kemajuan bangsa dan negara.(adv/jpnn)
