Gaji BPIP, Mahfud: Gaji Saya Dulu 3 Kali Lipat Lebih Besar

0
136

Pertama.id-Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Mahfiud MD kembali angkat bicara terkait polemik hak keuangan di lembaga yang dikepalai Yudi Latief itu.

Dikatakan Mahfud, Presiden Joko Widodo sudah menjelaskan ribut-ribut masalah gaji dewan pengarah BPIP dan jajaran bahwa itu hanya masalah struktur penggajian saja. Sebab, gaji pokoknya itu sebenarnya hanya Rp 5 juta. Sementara nominal yang sampai Rp 120,5 juta untuk Ketua Dewan pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri merupakan akumulasi.

Apalagi bagi pejabat struktural ada yang namanya dana operasional pimpinan, dan sejumlah tunjangan. Itu pun menurut dia masih kalah besar dibandingkan gaji komisaris BUMN atau gubernur Bank Indonesia (BI).

“Coba anda bayangkan gaji seorang komisaris BUMN itu sudah 160 juta. Komisaris loh. Gubernur BI, sudah 300 juta lebih. Kita ini (di BPIP-red) 100 juta sudah kumulatif semuanya. Gajinya itu cuman lima juta. Sehingga nanti akan ada penjelasan juga dari menteri keuangan dan menteri terkait,” ucap Mahfud di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu malam (30/5).

Bahkan untuk jabatan lain, Mahfud mencontohkan dirinya pernah menjadi anggota DPR ketika 2004, atau sudah 14 tahun lalu. Saat itu dirinya sudah membawa pulang minimal Rp 140 juta setiap bulan.

“Jadi itu (BPIP-red) hanya kekeliruan dalam menstruktur-lah. Kami bilang pada presiden, kenapa tidak disebut gajinya saja? Kok disebut dengan hak-hak keuangan lainnya kan jadi besar sekali,” ungkap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Hal itu menurutnya berbeda dengan pejabat lain hanya disebut gajinya, hak-haknya langsung diberikan. Itulah menurut Mahfud yang akan diperbaiki. Namun dia tidak mempermasalahkannya.

Saat ditanya apakah dirinya terganggu dengan polemik gaji BPIP tersebut? Atau merasa ada yang mempolitisasi isu gaji BPIP? Pria asal Madura ini mengaku tidak terusik. Kalaupun dipolitisasi dia memakluminya.

“Kalau saya enggak, karena saya tahu itu kecil sekali. Saya pernah jadi pejabat, tiga kali lipat dari itu meskipun SK-nya kecil. Ya enggak apa-apa ada yang mempolitisir, ini kan zamannya politisasi,” pungkasnya. (fat/jpnn)

LEAVE A REPLY