Pertama.id-Rilis nama 200 mubalig oleh Kemenag masih menjadi polemik di masyarakat. Wakil ketua DPR Fahri Hamzah menilai program sertifikasi dan rekomendasi ulama yang dilakukan kemenag tidak diperlukan.
Fahri Hamzah menilai, kebijakan tersebut menunjukkan negara terlalu jauh mencampuri pikiran masyarakat.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menilai, memberikan sertifikasi atau kelayakan sebuah profesi bukanlah tugas negara.
BACA JUGA: Muncul Istilah Mubalig Pelat Merah? Ah, gak Enak
“Sertifikasi itu ada di lembaga pendidikan. Kalau ulama di MUI. Jangan negara mengontrol pikiran orang,” ujarnya di FX Sudirman, Jakarta, kemarin.
Fahri menambahkan, jika negara ingin memberantas radikalisme atau ideologi terlarang, maka negara bisa ambil bagian dalam fungsi pendidikan.
“Suruh orang sekolah, berpendidikan tinggi supaya makin cerdas, makin rasional, makin ilmiah sehingga radikal yang tidak cerdas ilang,” imbuhnya. (jun/far)
