Ekspor Dihambat, Perlawanan Indonesia ke Uni Eropa Dinilai Tepat

0
51

 Buah Kelapa Sawit

Pertama.id – Langkah Indonesia dan sejumlah negara ASEAN yang menyerukan tindakan balasan atau retaliasi atas diskriminasi perdagangan yang dilakukan Uni Eropa dinilai sebagai langkah positif. Langkah yang juga digagas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan beberapa menteri perdagangan ASEAN itu dinilai tepat untuk melindungi kepentingan ekonomi Indonesia dan negara Asia Tenggara.

“Saya setuju ada retaliasi terhadap upaya Uni Eropa menghambat produk-produk dari Indonesia,” ujar pengamat ekonomi dari ‎INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Eko Listiyanto di Jakarta, Minggu (28/4).

Sebelumnya diberitakan Mendag Enggartiasto Lukita menyerukan langkah retalisasi atas kebijakan proteksionisme Uni Eropa yang dipandang diskriminatif terhadap beberapa produk asal Asia Tenggara.

Produk tersebut yakni minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil) yang merupakan komoditas asal Indonesia dan Malaysia. Uni Eropa mendiskriminasi crude palm oil dan turunannya lewat kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Indirect Land Use Change (ILUC).

Produk lain yang mendapatkan diskriminasi adalah beras dari Myanmar dan Kamboja. Uni Eropa memberlakukan special safeguard untuk beras yang diproduksi kedua negara tersebut. Sedangkan, aturan tersebut tak berlaku bagi beras dari negara lain.

Kebijakan Uni Eropa tersebut, terutama yang berkaitan dengan sawit, dipandang Eko sebagai bentuk upaya untuk melindungi produk minyak nabati yang dihasilkan kawasan tersebut. Pasalnya, minyak nabati yang dihasilkan kawasan Eropa tak mampu mengalahkan CPO yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi, sehingga lebih efisien.

“Kita kan tahu semua ya, ujungnya itu. Secara kasat mata pun produktivitas CPO kita lebih tinggi dari bunga matahari, rapeseed atau kedelai dan lain-lain dari mereka,” katanya.

Diakui Eko, retaliasi perdagangan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Namun, tanpa adanya perlawanan dikhawatirkan diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa makin kuat.“Kalau kita diam, nanti makin menjadi,” imbuh Eko.

Namun, Eko mengingatkan kehati-hatian diperlukan dalam menyusun langkah balasan, termasuk memilih produk yang akan dibatasi impornya, agar perlawanan tersebut cukup memberikan sinyal yang kuat bagi Uni Eropa. Menurut Eko, produk tersebut tak harus merupakan produk berteknologi tinggi, bisa berupa produk makanan minuman.

Selain itu, perlu juga diperhatikan tingkat kebutuhan akan produk tersebut di tanah air. Tanpa adanya pertimbangan yang matang, pembatasan impor suatu produk bisa mendorong maraknya penyelundupan.

Eko juga menegaskan perlunya langkah untuk melakukan perlawanan lunak. Yakni, dengan memperbanyak kajian dan riset sebagai dasar argumentasi dalam membela industri minyak sawit. Menurut Eko, langkah tersebut juga dilakukan oleh Uni Eropa dalam mendiskriminasi industri sawit. Berbagai kajian dan riset akademik dilakukan sebagai dasar argumen Uni Eropa menolak minyak kelapa sawit dan produk turunannya, termasuk kajian soal dampak industri sawit pada lingkungan.

Dengan adanya riset dan kajian yang cukup untuk membela industri sawit, maka akan tercipta ruang untuk adu pendapat tentang pendapat mana yang lebih tebat. Hal tersebut dinilai membuka peluang masyarakat negara maju yang rasional untuk menerima minyak sawit.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Apindo, Danang Girindrawardana mengungkapkan apresiasi terhadap keberanian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Seruan untuk melakukan balasan kepada Uni Eropa yang mencekal sawit dan produk turunannya lewat retaliasi, dinilai sebagai langkah proteksi.

Dari kalangan pengusaha, ia menjelaskan, kebijakan pemerintah melakukan retaliasi terhadap produk minuman beralkohol dari Eropa pun disambut hangat. Pasalnya pencekalan terhadap sawit sudah cukup mengganggu.

“Pengusaha happy-lah dengan keputusan ini. Kami yakin itu akan baik untuk keseluruhan ekonomi Indonesia,” katanya lagi.

sumber : jawapos

LEAVE A REPLY