Buwas Ogah Hadir di Rakor, Begini Respons DPR

0
81

Pertama.id-Komisi IV DPR RI angkat suara terkait keengganan Direktur Utama Badan Logistik (Bulog) Budi Waseso mengikuti rapat koordinasi terbatas (rakortas) di pemerintahan.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin menegaskan, pria yang akrab disapa Buwas itu harus hadir untuk menjelaskan polemik impor beras dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Oleh karena itu, kata Andi, pihaknya ingin mengundang Buwas dalam rapat dengar pendapat.

“Itu Pak Buwas ogah rapat dengan pemerintah, nanti DPR Komisi IV yang undang, pasti Bulog datang,” kata dia saat dihubungi, Kamis (20/9).

Dia menjelaskan, DPR bisa mengundang rapat rabungan Komisi IV dan VI sebagai fungsi pengawasan DPR.

Sedangkan anggota Komisi IV lainnya, Viva Yoga mengatakan jenderal purnawirawan bintang tiga Polri tetap harus datang jika diundang DPR, meski tidak ingin rapat dengan pemerintah.

“Polemik importasi beras di internal pemerintahan antara Kemendag dan Bulog adalah bukan yang pertama kalinya. Sering konflik kebijakan antarkementerian dan menimbulkan kecurigaan negatif dari publik ada potensi moral hazzard atas importasi beras,” ujarnya.

Viva meminta semua pihak terkait itu menjelaskan tentang data produksi beras dan kebutuhan konsumsi pangan.

Sementara itu, Bulog diminta menjelaskan jumlah penyerapan gabah dan beras petani lokal. Kemudian, kata dia, rapat digelar untuk membahas perlindungan, pemberdayaaan, dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

Sementara pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, seharusnya Buwas tidak usah gentar jika memberikan data yang benar mengenai importasi.

Karena itu, Agus meminta Presiden Joko Widodo memanggil Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Enggar dan Buwas untuk memverifikasi data beras nasional saat ini.

Apalagi Darmin terang menyebut ada ketidakcocokan data. Rakor adalah hal yang pas dilakukan.

“Yang punya tupoksi impor atau ekspor itu Menteri Perdagangan. Dia bisa impor untuk komoditas khususnya, ketika ada rekomendasi dari kementerian teknis,” kata dia.

Dia melanjutkan, perlu juga dikaji kebenaran data seperti luas tanam dan luas panen pertanian Indonesia. Hal ini, menurut dia, memiliki hubungan dengan ketersediaan dan ketahanan pangan negara.

“Data itu kalau ada fuso atau gagal panen, banjir, kerusakan sampai 50 persen, nggak boleh menaruh angka 50 persen. Jadi di sini saya menyimpulkan, di situ ada persoalan data,” terang Agus. (tan/jpnn)

LEAVE A REPLY