BNP2TKI Tempatkan 4 Juta PMI Ke Luar Negeri

0
77

Pertama.id-Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan, pihaknya telah menempatkan 4.807.867 pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri sebagai tenaga kerja formal dan informal.

Penempatan PMI kini telah tersebar di 208 negara di kawasan  Asia Pasifik, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa.

Jika satu PMI menghidupi lima jiwa, itu berarti empat juta  PMI yang bekerja di luar negeri itu menghidupi 20 juta jiwa di dalam negeri.

“25 besar negara tujuan utama penempatan TKI seperti Malaysia, Taiwan, Saudi Arabia, Korea Selatan, Qatar hingga Rusia,” kata Nusron, Sabtu (8/9).

Nusron mengatakan, penempatan PMI ke luar negeri dilakukan dengan lima skema.

Yaitu government to government (G  to G), government to private  (G  to P),  private to private (P to P), mandiri dan untuk perusahaan sendiri di luar negeri.

“Untuk sektor pekerjaan, para PMI bekerja di sektor jasa kemasyarakatan, sosial, industri, pertanian, perhutanan, perkebunan, perikanan, bangunan, pedagang besar/eceran, rumah makan, perhotelan, kesehatan dan sektor skill lainnya,” ujar Nusron.

BNP2TKI, lanjut Nusron, juga telah membuat program pemberdayaan kepada PMI purna dan keluarganya.

Sejak 2011 hingga Agustus 2018, sebanyak  38.785 orang  PMI purna telah dibe?dayakan dan dilatih kewirausahaan.

PMI purna telah memiliki empat sentra usaha yang tersebar di Kulon Progo (Yogyakarta), Garut (Jawa Barat), Banjarbaru (Kalimantan Selatan), dan Jenggik Utara (Nusa Tenggara Barat).

Nusron menambahkan, untuk total kasus yang telah diselesaikan BNP2TKI dari tahun 2011 sampai Juli 2018 sejumlah 33.603 kasus dari sebanyak 34.596 kasus. BNP2TKI menerima  pengaduan PMI secara langsung, surat, e-mail, SMS, telepon, media sosial dan media lainnya.

Sebanyak 96 kasus sedang dalam proses validasi dan tindak lanjut. Sementara itu, 276 kasus dalam proses di unit kerja BNP2TKI. Di sisi lain, 214 kasus sedang dalam proses di luar BNP2TKI.

Pengaduan yang masuk rata-rata 13 per hari dan diselesaikan 13 pengaduan per hari.

Dia menambahkan, total remitasi dalam tujuh tahun terakhir mencapai Rp 781.240 trilliun (USD = Rp 14 ribu).

Menurut dia, remitansi yang masuk  berdampak positif bagi program pendidikan, sandang dan pangan, keluarga, kesejahteraan, kesehatan keluarga, perekonomian, mikro daerah dan perekonomian makro nasional.

Nusron menjelaskan, BNP2TKI memiliki 47 kantor pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di 33 provinsi yang terdiri dari 20 Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), 3 Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI), serta 23 Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) dan Pos Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (P2KTKI).

BNP2TKI juga memiliki 21 Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)  dan pusat layanan poros perbatasan di delapan provinsi.

Selain itu, pelayanan berbasis sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) telah tersambung dengan 406 Disnaker Kabupaten/Kota, 445 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3PMI), satu Jaminan Sosial, 30 Disnaker Provinsi, 506 Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), 110 sarana kesehatan (Sarkes), sepuluh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), tiga bank serta dengan 13 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

Sejak 2008 hingga 2017, BNP2TKI selalu berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Hanya pada 2013 BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan BNP2TKI.

Seluruh capaian positif selama kiprah 12 tahun BNP2TKI tersebut diraih dalam 3 masa kepemimpinan.

Ketiganya adalah Moh Jumhur Hidayat (Januari 2007- Maret 2014), Gatot Abdullah Mansyur (Maret 2014-November 2014) dan Nusron Wahid (November 2014- sekarang).

“Saya mengucapakan terima kasih dan harapan kepada pegawai yang telah memberikan  pelayanan terbaiknya. Terima kasih juga  kepada PMI, keluarganya serta masyarakat telah memberikan apresiasi dan  kepercayaan kepada BNP2TKI”, kata Nusron. (adv/jpnn)

LEAVE A REPLY